Politik Indonesia - Melihat kondisi geografis maupun fakta sejarah, bangsa Indonesia terkenal sebagai negara maritim. Namun sayangnya, berbagai pembangunan pertahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama ini, justeru tidak selaras dengan visi negara maritim tersebut.
Demikian pendapat yang dikatakan Pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, ketika mengomentari berkembangnya tuntutan sebagian kalangan tentang perlunya bangsa ini memantapkan visi sebagai negara maritim.
“Sejujurnya, saya prihatin melihat konsep pembangunan pertahanan nasional, terlebih jika dikaitkan dengan visi kita sebagai negara maritim,” ujar Connie.
Ia ragu melihat tingkat pemahaman para pemimpin negeri ini tentang konsep negara maritim itu sendiri. “Jangan-jangan mereka malah tak paham,”
Dalam pandangan Connie, untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang tangguh, maka diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh komponen bangsa. Artinya, modal utamanya ialah komponen bangsa yang terdiri dari para pemimpin bangsa, baik sipil maupun militer ini harus memiliki persamaan persepsi tentang posisi geostrategis Indonesia dalam kawasan regional (ASEAN), maupun di kawasan dunia internasioal.
“Jadi, kita semua harus memiliki pandangan yang sama tentang posisi Indonesia sebagai negara maritim, sehingga kita semua paham tentag konsep pertahanan yang tepat dalam menjaga setiap jengkal wilayah kita di laut,” ujar wanita dengan suara beratnya ini.
Mengenai visi negara maritim dikaitkan dengan sistem pertahanan nasional dan hal lain seputar apa yang dibutuhkan untuk membangun sistem petahanan negara maritim disampaikan ibu tiga anak kelahiran Bandung, 3 November 1964 ini, kepada Mirza Fichri dari politikindonesia.com dalam sebuah percakapan di Jakarta, akhir pekan lalu. Berikut petikannya.
Bagaimana anda melihat pembangunan sistem pertahanan nasional, jika dikaitan dengan konsep negara Indonesia sebagai negara maritim?
Sejujurnya, saya prihatin melihat konsep pembangunan pertahanan nasional kita, terlebih bila dikaitkan dengan predikat kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan hampir dua per tiga wilayah negeri ini adalah air atau kelautan. Sejauh ini, saya melihat tidak ada keselarasan antara pembangunan sistem pertahanan dengan konsep negara kita sebagai negara maritim.
Bayangkan saja, dengan luas wilayah perairan negara kita tersebut, namun dukungan peralatan sistem pertahanan kita sangat minim sekali. Seharusnya, paling minim kita punya 12 kapal selam untuk menjaga wilayah maritim dari ancaman keamanan dari luar.
Apa dampaknya terhadap sistem pertahanan kita?
Dengan sistem pertahanan yang tidak berorientasi pada konsep negara maritim tersebut, maka tak heran jika pertahanan nasional kita di sektor kelautan sangat rapuh. Alhasil, tak sedikit batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selalu dilanggar oleh pihak asing. Misalnya saja, sudah beberapa kali kapal-kapal dari negara tetangga Malaysia melanggar masuk ke wilayah kedaulatan NKRI.
Sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk membangun sistem pertahanan nasional yang tangguh pada sebuah negara Maritim seperti Indonesia ini?
Untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang tangguh, maka diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh komponen bangsa. Artinya, sebagai modal utamanya, ialah komponen bangsa yang terdiri dari para pemimpin bangsa, baik sipil maupun militer, ini harus memiliki persamaan persepsi tentang posisi geostrategis Indonesia dalam kawasan regional (ASEAN), maupun di kawasan dunia internasioal.
Jadi, kita semua harus memiliki pandangan yang sama tentang posisi Indonesia sebagai negara maritim, sehingga kita semua paham tentag konsep pertahanan yang tepat dalam menjaga setiap jengkal wilayah kita di laut.
Ada tidak kaitannya dengan melindungi sumber daya alam nasional?
Tentu. Kalau kita berbicara mengenai konsep negara maritim, tidak lepas dari kepentingan pertahanan dan industri pertahanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya harus bisa menjaga kedaulatan, tetapi juga melindungi seluruh kekayaan alam yang dimilikinya. Jangan sampai sebagai negara maritim, kita tidak dapat menjaga ribuan pulau yang dimiliki dan sumber kekayaan alam (SKA) lainnya.
Sejauh ini, apakah sudah ada kesamaan persepsi tersebut?
Saya curiga, bukan cuma belum ada kesepahaman diantara pemimpin bangsa ini, tapi malah jangan-jangan konsep Indonesia sebagai negara maritim tidak dipahami oleh para pemimpin tersebut. Jika itu yang terjadi, bagaimana mereka mau paham tentang konsep pertahanan negara maritim.
Ada hal lain yang ingin disampaikan tentang pembangunan sistem pertahan maritim ke depan?
Saya hanya ingin mengatakan, bahwa bangsa Indonesia adalah negara kepulauan, dengan luas laut yang menjadi tanggung jawab Indonesia sekitar 5.8 juta km persegi, maka wajar laut mempunyai makna penting dan perlu memperoleh perhatian lebih dari sisi pertahanan dan keamanannya.
Ke depan, persoalan maritim atau kelautan akan semakin penting. Misal, dari sektor ekonomi, jalur-jalur perhubungan dan perdagangan lewat laut sejalan dengan proses globalisasi menuju pasar bebas akan semakin ramai. Di sisi lain, laut juga mempunyai arti ekonomi yang besar karena kandungan sumber-sumber alamnya. Dengan nilai-nilai penting laut tersebut dan pengalaman sejarah, serta lingkungan strategis dan geografis, maka laut akan menjadi elemen penting bagi pertahanan Indonesia.
Penting, baik secara konsepsi dan cara pandang pertahanan (geopolitik dan geostrategis), perumusan kebijakan pertahanan, maupun kepentingan nasional yang harus dilindungi. Terutama kepentingan nasional di dan lewat laut yaitu: keamanan di perairan wilayah jurisdiksi Indonesia; keamanan GPL dan ALKI; keamanan sumber alam di laut; perlindungan ekosistem atau lingkungan laut; stabilitas kawasan strategis yang berbatasan dengan negara tetangga; keamanan ZEE; dan peningkatan kemampuan industri untuk mendukung pertahanan negara di laut.
- Follow Us on Twitter!
- "Join Us on Facebook!
- RSS
Contact